Sidoarjo, SUARA BERSINAR – Organisasi masyarakat Rumah Amanat Mandiri Prabowo Subianto (RAMPAS) 08 menjajaki kerja sama strategis dengan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya dalam upaya memperkuat program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) serta edukasi hak-hak hukum bagi warga binaan.
Diskusi yang berlangsung pada Selasa, 1 Juli 2025, ini digelar di ruang rapat Rutan dan merupakan bentuk dukungan terhadap program unggulan Zero HALINAR (Handphone, Pungli, dan Narkoba) yang digagas oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KEMENIMIPAS), Drs. Agus Andrianto, sebagai bagian dari semangat reformasi birokrasi dan visi-misi Asta Cita Pemerintahan 08.
Turut hadir dalam diskusi ini Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Yuyun Nurliana, S.IP., M.AP., didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Emma Maria Rompas, serta perwakilan dari sejumlah seksi di lingkungan rutan.
Dari pihak RAMPAS 08, hadir sejumlah pengurus dari DPW Jatim, DPD Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik, termasuk Florencia, SH. (Korwil Jatim), Yasin (Ketua DPW Jatim), serta M. Aminullah (Ketua DPD Sidoarjo).
“Kami menyambut baik inisiatif dari RAMPAS. Sepanjang tetap mengikuti regulasi dan SOP yang berlaku, kami terbuka terhadap sinergi positif demi mendukung Rutan yang bebas HALINAR,” ujar Karutan Yuyun Nurliana.
Ia mengungkapkan, saat ini Rutan dihuni oleh 256 orang, terdiri dari 162 narapidana, 94 tahanan, dan 2 bayi. Jumlah tersebut ditangani oleh 65 pegawai dan 12 CPNS baru.
Meski Rutan telah memiliki kerja sama dengan BNN dalam program P4GN, Karutan menilai kontribusi RAMPAS akan sangat membantu, khususnya dalam bidang edukasi hukum.
Florencia dari RAMPAS menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bukti bahwa RAMPAS bukan ormas dengan citra negatif.
“Kami ingin menunjukkan bahwa RAMPAS hadir dengan pendekatan kolaboratif, bukan premanisme. Kami juga ingin membantu menurunkan ego sektoral yang menghambat kemajuan birokrasi dalam mendukung Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, teknis pelaksanaan kerja sama ke depan akan ditindaklanjuti oleh bidang-bidang di DPW Jatim dan DPD Sidoarjo.
(red)